Politik kopi merupakan fase manipulatif pasar kopi yang sedari awal dimulainya gelombang kopi Indonesia telah berhasil dijajaki oleh beberapa pionir kopi tanah air, salah satu contoh nyata yaitu keberadaan produsen kopi sachet terkemuka di Indonesia (sebut saja Kapal A**). Menariknya, pionir kopi berkembang dan maju sebagai pelopor dalam skala besar sehingga tercapailah output utamanya; MONOPOLI pasar kopi. Dimonopolinya kopi oleh perusahan besar seperti pisau bermata dua, pada satu sisi mereka dinilai baik karena mampu menjadi offtaker hasil budidaya kopi para petani dalam jumlah banyak, di sisi lainnya mereka dinilai tidak mampu mengangkat nilai utama kopi Indonesia itu sendiri.
Berdasarkan bentuk pasar, monopoli masuk sebagai bagian dari PENAWARAN, BUKAN PERMINTAAN. Padahal kopi sebagai produk terlaris kedua di dunia (WTO, 2019) diharuskan masuk sebagai bagian daripada permintaan. Artinya, permintaan barang tinggi tetapi kesediaan barang tidak cukup. Dalam keadaan ini, petani diharuskan menjual kopi dengan harga rendah sewaktu kuantitas produksinya rendah, sedangkan si pengepul atau perusahaan mampu menjual kopi ke dalam dan luar negeri dengan profit lebih dari 100%. Secara ekonomi pun (hukum demand-supply) pola pasar penawaran seperti ini sangat tidak sesuai diterapkan pada skala rantai dasar (petani). Why? Karena kita sedang membicarakan Petani; banyak anak, banyak kebutuhan dan pengeluaran, sedikit pemasukan. Apa jadinya petani bila disandingkan dengan pihak bandar atau perusahaan?
Kita berpindah dari politik kopi tempo dulu ke politik kopi era sekarang. Berkembangnya informasi kopi turut memengaruhi perkembangan politik kopi menjadi lebih modern. Pelaku politik kopi tidak hanya dilakoni oleh pegiat dan aktivis kopi tetapi dapat dijalankan oleh Pemerintahan di tingkat desa sampai dengan pusat dalam bentuk pengadaan program. Salah satu contoh sederhananya yakni dimanfaatkannya Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) sebagai bagian dari pemangkasan anggaran tahunan berkedok Program Unggulan (haha), sorry to say this karena kasus seperti ini sudah tidak asing dan benar-benar terjadi di lapangan; data kelompok tani hanya dimanfaatkan sebagai administrasi untuk acc penyaluran anggaran yang kemudian dimainkan. Contoh sederhana lain dari politik kopi yaitu pemanfaatan jejaring branded untuk tujuan kampanye, salah satu model terbaru di Indonesia ialah acara Festival Kopi Tanah Air oleh PD* Perju****n; acara kopi dengan hastag #bantengtanahair yang menghadirkan artis terkenal untuk konser dan brand lokal terkemuka sebagai tenant dengan 15.000 pengunjung dalam 3 hari! Dan masih banyak model politik kopi lainnya di Indonesia 
Terlepas dari semua hiruk-pikuk politik kopi, politik sebenarnya sangat berperan penting dalam pembangunan ekosistem komoditas kopi, khususnya bagi para pegiat dan aktivis kopi yang bergerak sebagai pengusaha. Beberapa manfaat utama yang dapat diperoleh yakni mudahnya akses permodalan, akses fasilitas, sampai dengan akses pemasaran. Hanya saja, kita perlu me-mention pemanfaatan politik kopi untuk kebermanfaatan bersama petani dan tidak hanya untuk kepentingan perorangan. Pemanfaatan politik kopi yang sesuai peruntukkannya akan sangat berpengaruh langsung terhadap masyarakat terpapar program, ekonomi petani, dan daya serapan produk kopi. Sebaliknya, bila tidak dimanfaatkan dengan baik maka hanya akan merugikan petani sebagai penyangga tatanan negara Indonesia. Semoga politik kopi di Indonesia dapat menjadi contoh yang baik bagi negara-negara sesama produsen dan eksportir kopi di dunia ygy.
Rumah Kopi Bajawa Flores 